Legislator DPR dapil Kalbar dari Partai Gerindra Periode 2014-2019

 

 

KATHERINE ANGGELA OENDOEN

No. Anggota

: A-382

Tempat Lahir / Tgl Lahir

: Pontianak / 14 Nopember 1960

Agama

: Katolik

Riwayat Pendidikan

• , SD Subsidi Suster. Tahun: 1969 - 1974
• , SMP Subsidi Bruder. Tahun: 1975 - 1977
• , SPRG. Tahun: 1978 - 1981
• Manajemen, STIE Dwipa Wacana. Tahun: 2009 - 2013

Riwayat Pekerjaan

• PT Asuransi Rekapital, Sebagai: Branch Manager. Tahun: 2007 - 2011
• PT Global Pacific Energy, Sebagai: Direktur Keuangan. Tahun: 2005 - 2015
• PT Asuransi MAA, Sebagai: Branch Manager. Tahun: 2004 - 2007
• PT Asuransi Jiwa Danamon Aetna, Sebagai: Branch Manager. Tahun: 1994 - 2000
• Pegawai Negeri Sipil, Sebagai: Perawat Gigi. Tahun: 1981 - 1989

Riwayat Organisasi

• Kristen Indonesia Raya (Kira), Sebagai: Ketua. Tahun: 2013 - 2015
• Ikatan Sarjana Katholik, Sebagai: Bendahara. Tahun: 2012 - 2015
• Forum Dayak Kalimantan Jakarta, Sebagai: Anggota. Tahun: 2011 - 2015

Anggota Komisi VII DPR RI asal Dapil Kalbar, Katherine Angela Oendoen menuturkan kalau pihaknya hanya melakukan pengusulan dan pengawasan terhadap dana aspirasi.

"Intinya kami para anggota DPR RI hanya mengusulkan dan mengawasi dana aspirasi tersebut, tanpa menerima ataupun memegang langsung dana tersebut," ujar legislator Partai Gerindra asal Kalbar pada Kamis (11/6/2015).

Kemudian ia juga menjelaskan kalau dana aspirasi tersebut disalurkan melalui dana alokasi khusus yang mengelola pemerintah daerah.

Terkait apa yang menurutnya jadi skala prioritas, Katherine mengatakan masing-masing daerah pasti banyak yang menjadi kebutuhan prioritas. Melalui dana aspirasi inilah untuk menyentuh kepada hal-hal yang belum di sentuh oleh pemerintah.

"Apa yang menurut masyarakat sampaikan, itu menurut saya itu yang penting, terutama di desa-desa yang belum tersentuh oleh pemerintah," katanya.

Terkait setuju atau tidak setuju oleh partai tentang dana aspirasi ini, Katherinae memperkirakan kalau partainya pasti akan setuju. Sebab, dana aspirasi ini untuk kesejahteraan dan keperluan rakyat.

"Namun yang paling ditegaskan, kalau dana tersebut bukan anggota DPR RI yang memegang, karena kami hanya mengusulkan dan mengawasinya," katanya yang ketika dihubungi, sedang kunjungan kerja ke Sulsel.